Langsung ke konten utama

Bukan Wilayah, Bukan Kejayaan: Alasan Sebenarnya Rusia Terus Berperang di Ukraina

Oleh Dennis Ramadhan Perang antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun. Suara tank masih mengaum di jalanan, suara artileri dan tembakan senjata masih sangat terdengar jelas. Masyarakat masih dihantui oleh perang yang tak berkesudahan ini. Jutaan personel militer dan warga sipil telah menjadi korban akibat tragedi kemanusiaan terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Ukraina secara konsisten menunjukkan keinginannya untuk melakukan gencatan senjata bahkan berdamai dengan Rusia. Namun, pihak Rusia berulang kali mencoba memperpanjang perang dan selalu mengelak untuk melakukan gencatan senjata. Padahal, Presiden Zelenskyy dan Trump sepakat bahwa perang yang tak berkesudahan ini harus segera dihentikan. Sejak tahun 2022, kedua belah pihak telah berulang kali melakukan proses negosiasi damai. Namun, hingga saat ini upaya negosiasi dan mediasi yang dilakukan masih belum menemui jalan terang. Ukraina sebagai p...

Dari Hiperinflasi Menuju Potensi Invasi : Nasib Terakhir Venezuela Ada di Tangan Trump

-Oleh Dennis Ramadhan

Di belahan selatan Benua Amerika, keadaan sedang tidak baik-baik saja. Di kota Caracas yang cerah, Nicolás Maduro hanya bisa termenung memikirkan masa depan kepemimpinannya. Ia sudah berkuasa memimpin Venezuela sejak tahun 2013 hingga sekarang. Namun, Maduro semakin khawatir akan posisi politiknya yang kian lemah seiring berjalannya waktu. Di mata pemimpin dunia demokratis, Maduro dianggap sebagai pemimpin otoriter dan tidak memiliki legitimasi sebagai presiden yang sah.

Maduro juga dituduh melakukan kecurangan dalam proses pemilu yang dinilai tidak transparan, tidak adil, dan penuh manipulasi. Proses pemilu yang tidak adil itu menyebabkan merosotnya semangat demokrasi di negara tersebut. Indeks demokrasi dunia mengklasifikasikan Venezuela sebagai rezim otoriter. Rezim Maduro juga diketahui melakukan berbagai pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM, seperti penahanan sewenang-wenang terhadap demonstran dan penyiksaan terhadap lawan politik.

Fakta-fakta di atas didukung oleh laporan Misi Pencari Fakta Independen PBB, yang menyatakan bahwa Maduro terlibat dalam pelanggaran HAM yang sangat serius, bahkan setara dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pertama, rezimnya melakukan eksekusi ilegal tanpa pengadilan terhadap ribuan orang di pemukiman miskin dengan dalih operasi anti-kejahatan. Kedua, melakukan penahanan sewenang-wenang dan penghilangan paksa terhadap lawan politik serta aktivis. Ketiga, melakukan penyiksaan sistematis terhadap tahanan politik.

Dari segi ekonomi, masyarakat Venezuela telah mengalami sulitnya menjalani kehidupan akibat hiperinflasi yang tak terkendali. Harga bahan pangan melonjak drastis, ditambah tingginya angka kriminalitas, sehingga menciptakan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Kegagalan rezim Maduro memulihkan perekonomian berdampak sangat buruk bagi jutaan rakyat Venezuela. Hingga kini Venezuela masih menjadi salah satu negara dengan ekonomi terburuk di dunia. Hiperinflasi, pengangguran yang sangat tinggi, dan kriminalitas yang merajalela membuat rakyat Venezuela hidup dalam nestapa yang seolah tak berkesudahan.

Dari sudut pandang kriminalitas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi mendakwa Maduro dan sejumlah pejabat tinggi lainnya sebagai pimpinan Kartel de los Soles (Kartel Matahari). Kartel ini juga dituduh bekerja sama dengan kelompok teroris FARC untuk membanjiri Amerika Serikat dengan kokain. Saat ini Maduro sedang diselidiki oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berbagai “dosa” yang dituduhkan Barat kepada Maduro bukanlah kebohongan belaka. Justru rakyat Venezuela telah menanggung akibatnya selama bertahun-tahun. Presiden Donald Trump memerintahkan Menteri Pertahanan untuk mengerahkan aset militer besar-besaran ke sekitar Venezuela guna menekan Maduro agar mundur dari jabatannya.

Pengerahan ini merupakan yang terbesar sejak Krisis Rudal Kuba 1962. Sekitar 15.000 personel dikerahkan dengan aset-aset berikut:

-Kapal induk terbesar USS Gerald R. Ford dengan 78 pesawat tempur F/A-18 Super Hornet, F-35C, serta lebih dari 200 rudal Tomahawk. Didukung 7 kapal frigate dan perusak di Laut Karibia utara Venezuela.

-Kapal serbu amfibi USS Iwo Jima yang siap mendaratkan lebih dari 4.000 marinir Korps Marinir AS.

-Kapal selam bertenaga nuklir dan kapal penjelajah rudal juga disiagakan.

-Di Puerto Rico: empat skuadron F/A-18 Super Hornet dan F-35, pesawat pengintai P-8 Poseidon, serta pembom strategis B-52 dan B-1.

Total aset yang dikerahkan mencapai sekitar 10% kekuatan Angkatan Laut AS.

Baru-baru ini Presiden Trump menegaskan agar ruang udara Venezuela “dikosongkan”. Belum jelas apakah itu sinyal akan dimulainya operasi militer atau hanya ancaman psikologis.

Menanggapi itu, Venezuela memobilisasi sekitar 200.000 tentara reguler dan milisi, serta mengerahkan peluncur roket ke posisi strategis untuk mengancam kapal-kapal perang AS.

Banyak pengamat menilai Amerika ingin menyerang karena minyak Venezuela. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Meski kaya minyak, rakyat Venezuela sama sekali tidak menikmati kekayaan itu; mereka tetap miskin dan menderita karena ketidakmampuan rezim memberikan kesejahteraan dan keadilan. Amerika dan sekutu-sekutunya ingin membawa perubahan bagi rakyat Venezuela dengan hadirnya pemimpin baru—meski tak menutup kemungkinan ada kepentingan ekonomi, namun tujuan utamanya adalah mengakhiri penderitaan rakyat.

Sebagai pemimpin dunia demokratis, Amerika memang seharusnya mengirim sinyal keras kepada semua rezim otoriter. Ancaman terhadap Maduro bukan semata agresi, melainkan peringatan: jangan lakukan kejahatan dan kesewenang-wenangan terhadap rakyat sendiri.

Dunia kini menanti langkah apa yang akan diambil Amerika. Rusia, Cina, dan Iran sedang mengamati apakah Trump benar-benar akan menerapkan doktrin “peace through strength”. Ini kesempatan bagi Amerika untuk menunjukkan bahwa ia masih mampu menjaga stabilitas geopolitik dunia. Kita boleh membenci dominasi Amerika sebagai “polisi dunia”, tetapi membiarkan rezim-rezim otoriter menggantikannya akan jauh lebih berbahaya—bisa memicu kekacauan yang berujung Perang Dunia III.

Semua keputusan kini ada di tangan pemimpin terkuat dunia saat ini. Dunia terus menunggu. Waktu terus berjalan, Presiden Trump.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Trump, Rusia, dan Cina: Risiko Runtuhnya Tatanan Dunia Liberal

Oleh Dennis Ramadhan Selama Perang Dunia II, rezim Nazi Jerman melakukan invasi brutal ke hampir seluruh negara di Eropa. Tanpa campur tangan Amerika Serikat, besar kemungkinan Eropa akan jatuh sepenuhnya ke tangan Hitler, dan hingga kini benua itu mungkin tidak akan pernah menikmati kebebasan serta demokrasi. Peran Amerika dalam membela sekutu dari kekejaman rezim otoriter pada Perang Dunia II tidak boleh dilupakan oleh negara-negara demokrasi saat ini. Pasca-Perang Dunia II, Amerika terus memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan mempertahankan tatanan dunia liberal hingga hari ini. Setelah Perang Dunia II, Amerika berhasil menangkal ancaman nyata dari ideologi komunisme yang dipropagandakan Uni Soviet. Ketika Uni Soviet runtuh pada 1991, Amerika seolah kehilangan “musuh abadi”. Namun, memasuki awal abad ke-21, muncul kekuatan superpower baru yang berpotensi mengancam tatanan demokrasi dunia: Tiongkok (Cina). Pertumbuh...

Ukraina: Menuju "Big Israel" di Eropa Timur

Oleh Dennis Ramadhan Di awal invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Rusia mencoba menduduki Kyiv dalam waktu tiga hari. Namun, invasi tersebut gagal total berkat bantuan militer dari sekutu serta pelatihan militer yang telah ditekuni Ukraina beberapa tahun sebelumnya. Saat runtuhnya Uni Soviet, Ukraina menyerahkan sejumlah senjata nuklirnya kepada Rusia dengan kompensasi berupa jaminan keamanan. Penyerahan senjata nuklir dan komitmen jaminan keamanan itu tertuang dalam Memorandum Budapest. Namun, Rusia sebagai penjamin keamanan justru menusuk Ukraina dari belakang: mencaplok Crimea pada 2014 dan menginvasi Ukraina pada 2022. Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 menunjukkan betapa rapuhnya janji-janji yang tertulis di atas kertas. Meskipun Rusia mencoba menyerang Ukraina pada 2022, setelah lebih dari 3,5 tahun berlalu, Rusia tidak mampu menduduki seluruh wilayah Ukraina, bahkan kota Kyiv sekalipun. Padahal, Rusia digadang-gadang sebag...

Rusia vs Ukraina: Dari Mitos Kekuatan Superpower ke Realitas Paper Tiger

Oleh Dennis Ramadhan Tak terasa sudah lebih dari tiga tahun sejak Putin menginstruksikan pasukannya untuk menduduki seluruh Ukraina dalam waktu tiga hari. Perang yang Putin harapkan bisa selesai dalam waktu 3 hari ternyata belum lekas selesai sampai sekarang. Rusia dulunya dikenal sebagai negara dengan pasukan militer nomor 2 terkuat di dunia setelah Amerika Serikat. Namun, setelah perang Rusia-Ukraina berlangsung, fakta menunjukkan hal yang berbeda. Militer Rusia tetap menjadi nomor 2, tetapi bukan di dunia, melainkan di Ukraina. Ini bukan candaan, tetapi fakta yang ada di lapangan. Sampai saat ini pun, Rusia belum mampu meraih superioritas udara di langit Ukraina. Justru kebanyakan jet tempur Rusia berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Ukraina. Hal ini sangat ironis mengingat Ukraina hanyalah negara dengan perlengkapan militer yang sudah tua karena menggunakan teknologi peninggalan Soviet. Anehnya, Rusia tidak mampu...