Sanksi, Represi, dan Stagnasi: Analisis Mengapa Rusia Sedang Menuju Nasib Seperti Korea Utara

Oleh Dennis Ramadhan

Empat tahun berlalu, Rusia masih berada dalam bayang-bayang perang yang tak berkesudahan dengan Ukraina. Putin yang semula berharap bisa menyelesaikan perang dalam waktu tiga hari ternyata gagal mewujudkan misinya. Perang yang tak kunjung usai ini bukan hanya berdampak buruk bagi Ukraina, tetapi Rusia sebagai agresor justru mendapatkan konsekuensi yang lebih berat daripada Ukraina. Ekonomi Rusia telah mengalami kontraksi yang signifikan, inflasi melonjak, dan situasi ekonomi jauh dari kata stabil. Jika Rusia tetap kukuh melanjutkan peperangan ini, dampak yang akan ditimbulkan kelak akan jauh lebih parah daripada saat ini.

Lama-kelamaan, Rusia akan menempuh jalan yang sama dengan Korea Utara: negara yang terisolasi dari dunia luar, pertumbuhan ekonomi stagnan, serta militerisasi di segala aspek kehidupan. Transformasi Rusia menjadi seperti Korea Utara memang masih terasa seperti fiksi belaka, namun seiring waktu, hal itu bisa menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Sekadar gambaran, kehidupan di Korea Utara jauh dari kata layak. Ribuan orang mengalami kelaparan, lapangan kerja sangat terbatas, serta rezim melakukan opresi yang sangat kejam terhadap warganya sendiri. Rezim Kim Jong Un lebih mengutamakan pengembangan senjata nuklir daripada kesejahteraan masyarakatnya.

Propaganda pemerintah dan militer dilakukan secara masif untuk mengelabui rakyat. Tindakan rezim otoriter di Korea Utara ini juga dilakukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin diketahui melakukan berbagai tindakan represif, terutama terhadap oposisi politik, demi melancarkan agenda politiknya tanpa hambatan. Teknik yang digunakan rezim Kim dan Putin memiliki kemiripan yang mencolok. Jika hal ini terus berlanjut, jalan Rusia menuju “Korea Utara baru” bukan lagi hal yang mustahil. Berikut ini saya paparkan analisis mengapa Rusia berpotensi menjadi Korea Utara baru di masa depan.

Sanksi Ekonomi dan Stagnasi

Ini adalah alasan utama yang memperkuat prediksi bahwa Rusia akan menjadi Korea Utara baru. Sanksi ekonomi dari komunitas internasional telah menyebabkan ekonomi Rusia runtuh secara signifikan. Sejak awal invasi, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain telah memberlakukan lebih dari 16.000 sanksi yang menargetkan sektor energi dan impor teknologi. Tujuannya adalah mengganggu mesin perang Rusia dengan mengisolasi negara tersebut dari sistem keuangan global.

Pada awal invasi, Rusia memang menunjukkan resiliensi ekonomi yang kuat. Namun, belakangan ini ekonomi Rusia semakin rapuh dan tak lagi mampu bertahan menghadapi tekanan sanksi internasional. Model ekonomi yang diterapkan Rusia—melalui substitusi impor dan penguatan kontrol pemerintah—semakin menyerupai ideologi Juche Korea Utara.

Korea Utara bergantung pada pasar gelap, monopoli perdagangan negara, serta bantuan ekonomi dari China. Rusia kini mengalami kontraksi ekonomi yang sangat signifikan akibat sanksi. Rusia kehilangan pendapatan ekspor minyak sekitar 154 miliar dolar sejak 2022, sehingga Moskwa terpaksa menaikkan suku bunga hingga 20%. Anggaran pertahanan juga menyedot 7–8% PDB, mengorbankan dana yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur dan layanan sosial—sangat mirip dengan Korea Utara yang selalu mengutamakan militer di atas kepentingan rakyat.

Para ahli ekonomi sepakat bahwa Rusia saat ini mengalami inflasi 8–10% serta stagflasi akibat sanksi internasional. Jutaan tenaga kerja terampil telah meninggalkan Rusia sejak 2022 demi mencari kesejahteraan ekonomi yang lebih baik—mirip dengan ribuan warga Korea Utara yang nekat kabur mencari keamanan finansial. Rusia kini beralih ke blok BRICS dengan harapan dapat menopang ekonominya dan meringankan tekanan sanksi. Hasilnya, perdagangan dengan China meningkat, tetapi Rusia lebih banyak dirugikan sehingga menjadi sekadar pemasok bahan mentah bagi China, sama seperti Korea Utara.

Jika perang terus berlanjut, ketergantungan ekonomi Rusia terhadap China akan semakin besar, melemahkan posisi Rusia di mata China dan dunia internasional. Proses transformasi Rusia menjadi “Korea Utara baru” akan menjadi kenyataan yang tak terhindarkan seiring berjalannya perang.

Sistem Politik Otoriter Menjadi Totaliter

Seiring berjalannya perang, Rusia semakin bertransformasi menjadi rezim yang kaku dan berpusat pada satu figur, layaknya rezim Kim. Kekuasaan Putin semakin kuat, sementara oposisi dikriminalisasi dan disingkirkan—contoh nyata adalah kasus Alexei Navalny. Undang-undang baru yang disahkan pada 2025 melarang segala bentuk kritik terhadap militer, sangat mirip dengan kontrol informasi total di Korea Utara.

Kremlin terus menyebarkan narasi bahwa perang ini merupakan ancaman eksistensial bagi Rusia. Rezim Kim juga menggunakan ancaman dari Korea Selatan dan AS untuk membenarkan represi terhadap rakyatnya. Kelas menengah Rusia mengalami penurunan drastis akibat manajemen ekonomi yang buruk dan sumber daya yang terkuras untuk perang.

Isolasi internasional Rusia juga semakin dalam. Setelah dikeluarkan dari Dewan Eropa, Rusia bergabung dengan aliansi negara-negara pariah seperti China, Rusia, Iran, dan Korea Utara (poros CRINK). Presiden Zelenskyy pernah menyatakan bahwa Rusia sedang bertransformasi menjadi versi Korea Utara dengan ancaman senjata nuklir terhadap negara tetangga. Ke depan, Rusia berpotensi menjadi negara totaliter penuh seperti Korea Utara.

Ketergantungan Militer dan Reorientasi Kebijakan Luar Negeri

Dalam bidang militer, Rusia mulai membangun aliansi asimetris dan fokus persenjataan abadi layaknya Korea Utara. Karena kekurangan peralatan, Rusia bergantung pada Pyongyang untuk pasokan peluru artileri, rudal, bahkan personel militer. Lebih dari 10.000 tentara Korea Utara telah dikerahkan ke garis depan pada 2025. Sebagai imbalannya, Rusia mentransfer teknologi dan membantu Korea Utara menghindari sanksi internasional. Bergabungnya Rusia dalam blok anti-Barat membuatnya semakin terobsesi dengan militerisasi dan kebijakan luar negeri yang agresif, mirip sikap Korea Utara terhadap Korea Selatan.

Mobilisasi militer di Rusia juga semakin intensif. Korea Utara, seperti yang kita ketahui, menerapkan wajib militer secara ketat dan memobilisasi seluruh sumber daya negara untuk keperluan militer. Kemiripan ini semakin memperpanjang daftar bukti bahwa Rusia sedang menuju arah yang sama dengan Korea Utara.

Kemiskinan dan Propaganda

Kehidupan masyarakat Rusia kini dipenuhi propaganda pemerintah. Putin menggambarkan perang ini sebagai perlawanan terhadap elit global dan Russophobia. Korea Utara juga mendoktrinasi rakyatnya untuk membenarkan agresi terhadap Korea Selatan. Putin terus mempropagandakan kebencian terhadap Ukraina dan Barat.

Sementara itu, rakyat Rusia hidup dalam kesulitan ekonomi akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok. Jika dibiarkan terus berlangsung, Rusia tidak hanya akan menjadi negara pariah seperti Iran dan Korea Utara, tetapi juga mengalami kemunduran menyeluruh di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Warga Rusia berhak mendapatkan kualitas hidup yang jauh lebih baik daripada saat ini. Jika Putin tidak dapat disingkirkan secara damai, maka NATO mungkin terpaksa harus melakukannya melalui jalur militer.